Sejarah XII

BAB  I

UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN

1. KEADAAN EKONOMI  AWAL RI

            Pada masa awal kemerdekaan Indonesia keadaan ekonomi masih banyak mengalami kekacauan hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya blockade ekonomi masa penjajahan Belanda maupun Jepang, sehingga                           mengakibatkan ekonomi berat sebelah dalam bentuk :

1. Monopoli
2. Eksploitasi agrarian
3. Verplektive leverantie
4. Cantingenten
5. Priangger stelsel
6. Rodi
7. Romusha
8. Priangger Stelsel

2.  Perkebunan banyak menggalami kerusakan

3.  laju perkembangan penduduk terlalu tinggi

4.      Laju urbanisasi terlalu tinggi

5.      Instabilitas politik

6.      Ekonomi Indonesia  telah banyak dipergunakan untuk biaya perang

Melihat kenyataan tersebut di atas pemerintah berupaya melakukan beberapa upaya dan kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan cara-cara sbb:

1. Melakukan Nasionalisasi De Javashe Bank berdasarkan undang-undang no. 24 tahun 1951 dan penggantian Presiden Directur Bank Dejavasche yang semula di jabat oleh Dr. Houwink dig anti oleh Mr. Syafrudin Prawira Negara berdasarkan  UU No. 122/123 tahun 1951, serta perubahan nama bank Dejavasche menjadi Bank Indonesia berdasarkan  UU No. 11 tahun 1953 dan lembaran pemerintah/Negara No. 40 tahun 1953 yang mulai melakukan operasionalnya pada tanggal 1 juli 1953.
2. Melakukan Sannerring ( pemotongan nilai mata uang rupiah terutama mata uang kertas) yang dilakukan oleh Mr. Syadfrudin Prawira Negara. Selanjutnya  dikeluarkanlah UU No. 21 tentang penerbitan mata uang kertas.
3. Menerapkan ekonomi Gerakan Benteng yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Ekonomi Gerakan Benteng adalah suatu proses perombakan struktur ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional. Adapun tujuan dari gerakan ekonomi benteng adalah :

Untuk melindungi pengusaha pribumi dari sikap persaingan denagan pengusaha eropa, tetapi hal tersebut gagal  karena :

1. Pengusaha pribumi hanya mengejar keuntungan
2. Pengusaha pribumi hanya bersikap konsumtif
3. Pengusaha pribumi kekurangan banyak modal
4. Pengusaha pribumi kalah dalam persaingan
3. Menerapkan ekonomi Ali Baba yang diperkenalkan oleh Prof. Ischak Cokro Hadi Suryo . Ekonomi  Ali Baba adalah Suatu bentuk ekonomi yang menganjurkan kerja sama antara pengusaha pri bumi ( Ali ) dengan pengusaha Non pribumi ( baba ).
4. Memperbesar pinjaman nasional.
5. Menggalakan penanaman tanaman eksport baik tanaman pertanian, perkebunan dan perhutanan.
6. Berupaya  untuk meningkatkan pemakaian produksi dalam negeri.

Catatan :

Tujuan Belamda melakukan Blokade ekonomi pada saat menjajah Indonesia diantaranya adalah :

ü  Untuk menciptakan kekacauan ekonomi dikalangan masyarakat Indonesia

ü  Untuk menciptakan suasana ketidak percayaan rakyat Indonesia pada pemerintah

ü  Untuk mencegah setiap barang yang masuk ataupun keluar kawasan Indonesia

ü  Untuk mencegah masuknya bantuan persenjataan dari luar kawasan Indonesia

2. KEADAAN POLITIK AWAL RI

        Dalam rangka menata kehidupan berbangsa dan bernegara , bangsa Indonesia memandang perlu melengkapi alat ketatanegaraan maka pada tanggal  18 Agustus 1945 diadakanlah serangkaian sidang PPKI , akhirnya dihasilkan keputusan sbb :

Ø  Memilih dan menetapkan Ir. Sukarno dan Drs. Moh Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Ø  Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Ø  Membentuk Komite  Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa awal kemerdekaan  Indonesia , perkembnagan politik Indonesia belum dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Hambatan dan rintangan dating silih berganti baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan seperti itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

1.      SISTEM PEMERINTAHAN

       Dalam perjalanan sejarahnya , system pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode sbb :

1. Periode 1945-1959
2. Periode 1950-1959

        Pada awal kemerdekaannya  hal segera dilakukan oleh pemimpin bangsa Indonesia diantaranya adalah menata  pemerintahan melalui berbagai sidang PPKI , yang akhirnya berhasil dibentuk alat kelengkapan Negara seperti KNIP yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat sebelum MPR dan DPR terbentuk. Keputusan tersebut diambil dalam sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945.  Dalam rapat pleno  tanggal 16 Oktober 1945 yang digelar oleh KNIP, Wapres mengeluarkan Maklumat No. X yang berisi tentang pemberian kekuasaan dan wewenang legeslatif kepada KNIP untuk ikut dalam menetapkan GBHN. Pada awal kemerdekaannya Sistem pemerintahan di Indonesia adalah system Kabinet Presidensial namun system tersebut berubah pada tanggal 14 November 1945  menjadi system Kabinet Parlementer .

        Pada masa cabinet parlementer kondisi politik dan pemerintahan Republik Indonesia semakin memburuk , hal ini disebabkan  terjadinya pergulatan diantara partai-partai politik dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan Nasional /bangsa . Sejak cabinet Parlementer ( 14 November 1945 ) sampai dengan terbentuknya  Negara kesatuan Republik Indonesia ( 17 Agustus 1950 )  terbagi atas dua periode sistim cabinet parlementer yaitu :

a.       Periode pertama antara tahun 1945-1949 , pada periode ini telah tiga kali mengalami pergantian kabinet :    

1. Kabinet Sjahrir ( November 1945 – Juli 1947 )
2. Kabinet  Amir Sjarifuddin ( Juli 1947 – Januari 1948 )
3. Kabinet  Hatta ( Januari 1948 – Agustus 1950 )

c.       Periode kedua antara tahun 1950-1959 , pada periode ini telah terdapat pergantian cabinet sebagai berikut :

      1. Kabinet Natsir  ( September 1950 – Maret 1951 )

2. Kabinet Sukiman ( April  1951 – Februari  1952 )

3. Kabinet Wilopo ( April 1952 – Juli 1953 )

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I ( Juli 1953 – Juli 1955 )

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (                                                           )

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II  (                                                                )

7. Kabinet  Juanda    (                                                                       )

Ihtisar Bagan materi

Sejak 27 Desember 1949

Belanda

 

Secara

 

                      Defakto                                                                                                      Deyure

 

Menyerahkan kedaulatannya pada

RI

Dalam bentuk RIS

 

     Rakyat menolak dan menuntut                                                          Tokoh pimpinan Nasional

                Pembubaran RIS                                                                                   menerima

 

Alasannya :                                                                                            Alasannya :

Ø  Dasar pembentukan RIS lemah                                               Untuk mempercepat proses

Ø  Tidak adanya kepastian hukum                                                penyerahan kedaulatan

Ø  Ideologi RIS tak jelas                                                                  yang penting ada di tanggan

Ø  Rakyat tak mendukung                                                               rakyat Indonesia

Piagam Persetujuan 19 Mei 1950

 

Kembali Kedalam NKRI

 

    Pelaksanaan Demokrasi Liberal                                                 Pelaksanaan Kabinet Parlementer

         Setelah pelaksanaan KMB tanggal 23 Agustus s/d 2 November 1949 terjadi perubahan bentuk

Pemerintahan Indonesia dari RI menjadi RIS . Dalam hal ini presiden menerima keputusan KMB bahwa Indonesia berbentuk RIS dengan alas an untuk mempercepat proses penyerahan dan pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda kepada RI. Namun rakyat Indonesia menolak bentuk RIS dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak adanya ikatan idiologi yang jelas
2. Dasar pembentukan RIS tidaklah jelas
3. Tidak adanya dukungan dari rakyat
4. Keberadaan RIS sangat tergantung pada tentara Belanda

Dalam sistim pemerintahan RIS wilayahnya terbagi atas daerah federasi sebagai berikut :

1. RI ( Republik Indonesia )
2. Negara Pasundan
3. Negara Madura
4. Negara Sumatra Utara
5. Negara Sumatra Selatan
6. NIT ( Negara Indonesia Timur )

Disamping itu terdiri atas kesatuan Negara-negara kecil yang berdiri sendiri, seperti Kalimantan Timur,Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Dayak, Bangka, dan Jawa Timur. Dalam sistim pemerintahan RIS mengenal istilah Zaken Kabinet yaitu suatu cabinet yang hanya mementingkan keahlian anggota cabinet. Tokoh-tokoh yang duduk dalam pemerintahan RIS  terbagi atas dua golongan yaitu :

1. Golongan Unitaris / Republiken :

1. Sri Sultan Hamengku Buwono IX
2. Arnold Mononutu
3. Ir. Herling Laoh.

2. Golongan Federalis :
1. Sultan Hamid II
2. Anak agung Gede Agung

Oleh karena semakin meluasnya keingginan rakyat untuk membubarkan RIS , maka pemerintah RI dan pemerintah RIS sepakat untuk menyelenggarakan perundingan yang di tuangkan dalam suatu bentuk piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Berdasarkan piagam persetujuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk  mengembalikan Indonesia dalam bentuk NKRI sebagai wujud dan penggejawantahan RI 17 Agustus 1945 . Secara resmi RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan saat itu pula Indonesia kembali kedalam NKRI.

Catatan :

Kabinet Presidensial adalah suatu bentuk sistim pemerintahan dimana Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepela negara sehingga menteri dan anggota cabinet bertanggung jawab kepada presiden.

Kabinet Parlementer adalah suatu sistim pemerintahan dimana yang menjabat sebagai kepala pemerintahan/Negara adalah seorang Perdana Menteri sehingga menteri ddan anggota cabinet bertanggung jawab kepada Parlemen ( KNIP ).

Periode cabinet parlementer pertama dengan yang ke dua terdapat perbedaan yang mendasar tentang pemberlakuan konstitusi ( periode pertama 1945-1949 memberlakukan konstitusi UUD 1945yan berlaku sejak 18 Agustus 1945 s/d Desember 1949 dan UUD RIS berlaku sejak 14 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 sedangkan period eke dua 1950-1959 memberlakukan konstitusi UUDS sejak 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959 ).

Golongan Unitaris adalah golongan yang berupaya tetap mempertahankan tegaknya Negara republic serta menjalankan pemerintahan demokrasi

Golongan Federalis adalah golongan yang berupaya untuk mendukung sistim pemerintahan yang bercorak federal / menghendaki adanya pemerintahan Negara bagian.

Zaken Kabinet adalah suatu sistim pemerintahan yang menghendaki dan mementingkan keahlian para anggota kabinetnya.

Ikhtisar Bagan Pembelajaran

Kabinet RI Setelah Kembali Menjadi

NKRI

 

1.Natsir                                                       3.Wilopo                                       5.Burhanuddin H

• Koalisi dari parpol                               #.Koalisi daru parpol                #.Koalisi dari parpol                                                                       

Masyumi dan PNI                                   PNI dan Masyumi                     Masyumi dan PNI

• PNI sebagai parpol                              #.Masyumi sebagai                     #.PNI beroposisi                                       

Oposisi                                                      parpol oposisi

 

2.Sukiman                                                   4.Ali  I                                           6.Ali II

• Koalisi dari parpol                                 #.Koalisi dari parpol                  #.Koalisi dari parpol

Masyumi dan PNI                                     PNI,NU,PIR                                PNI,NU,PIR

• PNI sebagai parpol                                #.Tanpa ikut sertanya                 #.PNI berselisih

Oposisi                                                         Masyumi                                      dengan Masyumi

 

7.Ir. Juanda

• Koalisi dari parpol

                                                                     PNI , NU dan PIR

            Dengan dishkannya UUD 1945 ebagai UUD Negara Indonesia merdeka maka segala ketentuan pemerintahan bersumber pada UUD 1945 tersebut. Berdasarka UUD 1945 Indonesia menganut sistim pemerintahan Presidensial dimana presidenmemegang jabatan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun keadaan tersebut tidak berjalan lama , karena semenjak 14 November 1945 di Indonesia di tetapkan sistim pemerintahan parlementer dengan perdana menterinya yang pertama yaitu Sutan Syahrir. Pada saat itu Indonesia di warnai dengan silih bergantinya cabinet. Selama kurun waktu antara 1950 s/d 1959 di Indonesia telah mengalami 7 (tujuh) kali pergantian cabinet , diantaranya  :

1. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret 1951 )

Kabinet  Natsir merupakan cabinet koalisi dari parpol Masyumi dengan PNI.  Adapun program kabinetnya adalah :

1. Menciptakan sistim ketertiban dan keamanan
2. Konsulidasi penyempurnaan organisasi susunan aparatur pemerintahan
3. Memperkuat dasar persatuan ekonomi rakyat sebagai ekonomi nasional
4. Menyempurnakan organisasi angkatan perang
5. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat
6. Merencanakan dan membantu pembangunan perumahan rakyat

Namun program tersebut tidak berjalan dengan lancer bahkan menggalami kegagalan   sebagai akibat :

Ø  Mosi tidak percaya dari PNI tentang  UU  No. 59 ( susunan anggota DPRS dan DPAS ) yang dianggap menguntungkan Masyumi .

Ø  Kegagalan dalam memperjuangkan Irian Barat menemui jalan buntu

 

2. Kabinet Sukiman ( 27 April 1951 – 3 April 1952 )

Kabinet ini merupakan cabinet koalisi dari parpol Masyumi dengan PNI .  Dalam menjalankan pemerintahannya ditetapkanlah program sebagai berikut :

a.      Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

b.      Memperjuangkan kembalinya Irian Barat

c.       Mempersiapkan pemilihan umum

d.      Merencanakan peningkatan kemakmuran ekonomi rakyat melalui program jangka pendek

e.       Menjalankan tindakan yang tegas sebagai  Negara hokum untuk menciptakan siostim ketertiban dan keamanan

           Dalam menjalankan programnya cabinet sukimanpun akhirnya menggalami kegagalan karena hal-hal sbb :

a.      Diterimanya dana bantuan dari AS dalam bentuk MSA dalam bidang tehnik, ekonomii, persenjataan, pertanian yang diserahkan oleh Merle Cohran kepada Ahmad Subarjo.

3. Kabinet Wilopo  ( 3 April 1952 – 3 Juni  1953 )

Kabinet  Wilopo merupakan cabinet koalisi antara parpol PNI dengan Masyumi , dimana Masyumi jadi oposisinya.

Untuk menjalakan pemerintahannya ditetapkanlah program – program sebagai berikut :

a.      Mempersiapkan pemilu

b.      Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

c.       Mengambil tindakan yang tegas untuk menciptakan suatu keamanan dalam negeri

d.      Mempercepat proses perbaikan pendidikan dan pengajaran

e.       Pelaksanaan politik luar negeri  bebas aktif

f.       Memperjuangkan kembalinya Irian Barat

           Seperti cabinet sebeleumnya Wilopo pun menggalami kegagalan dalam menjalankan programnya , adapun yang dianggap sebagai penyebab kegagalannya adalah adanya gejala separatisme dan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952  dalam angkatan perang serta terjadinya peristiwa Tanjung Morawa.

4. Kabinet Ali  I  ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )

Merupakan cabinet koalisi antara parpol PNI dengan NU serta PIR. Kedudukan NU dan PIR dalam cabinet ini sebagai kelompok oposisi , dan dalam cabinet  Ali I parpol Masyumi memilih tidak terlibat dalam masalah politik.

Adapun program cabinet  Ali I diantara adalah :

a.      Organisasi kenegaraan dalam negeri  meliputi keamanan , pemilu , kemakmuran , keuangan dan penerbitan UU perburuhan serta pemberantasan korupsi.

b.      Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

c.       Memperjuangkan kembalinya Irian Barat

           Prestasi yang menonjol dari cabinet Ali I adalah berhasil menyelenggarakan KAA di Bandung tahun 1955 . Namun cabinet Ali I  pun akrirnya tumbang sebagai akibat trejadinya permasalahan pergantian pimpinan angkatan angkatan darat yang telah menimbulkan mosi tidak percaya.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1958 )

Merupakan cabinet koalisi dari parpol Masyumi dengan PNI serta NU.

Adapun program – program kabinetnya adalah sebagai berikut :

a.      Melaksanakan pemilu

b.      Mengembalikan kewibawaan pemerintah dalam hal ini kepercayaan angkatan bersenjata dan masyarakat terhadap pemerintah.

c.       Memperjuangkan kembalinya Irian Barat

d.      Melaksanakan kerja sama kawasan Asia dan Afrika

e.       Memecahkan masalah desentralisasi

            Prestasi yang sangat gemilang dari cabinet Burhanuddin adalah berhasil  melaksanakan pemilu yang pertama tahun 1955 .

6. Kabinet  Ali II  ( 20 Maret 1956 – 4 Maret 1957 )

Merupakan cabinet koalisi dari parpol PNI dengan Masyumi serta NU.

Kabinet Ali II berhasil menetap program – program sebagai berikut :

a.      Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

b.      Memperjuangkan kembalinya Irian Barat

c.       Pembatalan semua isi perjanjian KMB

d.      Melaksanakan rencana pembangunan lima tahun

            Namun akhirnya cabinet Ali II mengalami kejatuhan karena  timbulnya separatisme  di daerah-daerah semakin meluas dan sisamping itu terjadinya perpecahan tubuh cabinet antara Masyumi dengan PNI.

7. Kabinet Djuanda (  9 April 1957 – 5 Juli 1959 )

Merupakan cabinet koalisi dari  parpol  PNI dengan NU serta Masyumi .

Djuanda menetapkan program cabinet yang disebut Panca Karya yang meliputi  :

a.      Pembentukan Dewan Nasional

b.      Normalisasi keadaan RI

c.       Mempercepat proses pembatalan persetujuan KMB

d.      Mempercepat proses pembangunan

e.       Memperjuangkan kembalinya Irian Barat

            Kabinet ini berakhir setelah Presiden Sukarno menggumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Catatan :

Peristiwa Tanjung Morawa adalah suatu peristiwa perselisihan dan perebutan tanah perusahan milik Belanda di kawasan Sumatra.

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa perselisihan dalam tubuh organisasi ABRI tentang pengantian pejabat ke Stafan angkatan darat dari Bambang Sugeng kepada Bambang Supeno.

Koalisi adalah suatu sistim pemerintahan yang didalam kabinetnya terdapat suatu bentuk kerja sama antar dua parpol atau lebih dan biasa partai yang satu sebagai pengoreksi.

Separatisme adalah suatu gerak yang berupaya untuk memisahkan diri dari Negara induk untuk kemudian mendirikan Negara sendiri.

2.      SISTIM KEPARTAIAN POLITIK

         

          Sejak dikeluarknnya maklumat pemerintah tanggal 3 Novembar 1945 , disarankan kepada rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik. Anjuran pemerintah ini sebenarnya mengandung dua maksud yaitu :

      Pertama sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

      Ke dua sebagai pesan kepada sekutu bahwa Indonesia menganut paham demokrasi .

Untuk mempermudah pemahaman kita tentang sistim kepartaian politik perlu kiranya disampaikan definisi politik dan factor-faktor pendorongnya serta fungsi  partai politik .

Politik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara untuk mendapatkan antaupun mempertahan kekuasaan baik dilakukan secara konstitusi maupun kudeta sekaligus cara menjalankan ataupun memperluas kekuasaan.

Berkenaan dengan pengertian partai politik tersebut maka perlu kita simak beberapa pendapat tentang partai politik seperti yang dikemukakan oleh :

Ø  Prof. Miriam Budiarjo , menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang  terorganisir dan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama . ( Dasar –dasar Ilmu Politik )

Ø  Sigmund Neuman , menyatakan bahwa partai politik adalah suatu organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan yang berpandangan berbeda. ( Modern Political Parties ) .

Adapun factor-faktor pendorong terbentuknya partai politik dapat disebutkan sebagai berikut :

Ø  Adanya persamaan dalam mata pencaharian ( partai buruh, partai tani dll )

Ø  Adanya persamaan cita-cita tentang sistim ketatanegaraan ( partai nasional , partai social )

Ø  Adanya persamaan keyakinan keagamaan/religie ( partai Islam,partai kresten, partai katholik )

Setelah kita mengetahui  definisi politik dan factor pendorongnya maka kita harus mengetahui pula apa fungsi dari partai politik tersebut.  Diantara  para pakar politik seperti Prof. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa fungsi partai politik itu diantaranya adalah :

Ø  Sebagai sarana komunikasi politik  ( menyalurkan aneka ragam aspirasi )

Ø  Sebagai sarana sosialisasi politik (proses seseorang memperoleh sikap politik )

Ø  Sebagai sarana recruitmen politik ( mencari dan mengajak orang untuk aktif )

Ø  Sebagai sarana pengatur konflik ( mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat )

Dalam sejarah perkembangan sistim kepartaian politik di dunia ini terdapat tiga    macam

Sistim kepartaian politik yaitu :

1. Sistim satu partai / one party system ( cina,cuba,unisoviet,Italia,jerman )
2. Sistim dua partai / two party system ( USA , Inggris )
3. Sistim banyak partai / multi party system  ( Perancis,Belgia,Belanda,Swedia,Malaysia )

Semenjak dikeluarkan maklumat tentang   pendirian partai  politik     maka    keberadaan

Nya  di ibaratkan sebagai cendawan yang tumbuh pada musin penghujan. Di antara parpol yang berkembang  saat diterbitkannya maklumat tanggal 3 November 1945  adalah :

      Masyumi ( Majelis Suryo Muslimin Indonesia )

      PNI ( Partai Nasional Indonesia )

      NU ( Nadatul Ulama )

      PKI ( Partai Komunis Indonesia )

      Perti

      PSII ( Partai Serikat Islam Indonesia )

      Partai Murba

      Partindo

      Parkindo

      Partai Sosialis Indonesia

      NU ( Nadatul Ulama )

PKI ( Partai Komunis Indonesia )